Bersiaplah! Peraturan Mengenai Ojek Online Akan Segera Diterbitkan


Keberadaan ojek sejatinya memang menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Sepeda motor bukanlah kendaraan yang termasuk ke dalam transportasi publik. Pelarangan sepeda motor sebagai transportasi publik bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun tidak bisa disangkal ojek memberi banyak sekali manfaat.

Di dalam peraturan ini dengan jelas dituliskan bahwa kendaraan roda dua tidak dapat dijadikan transportasi untuk angkutan barang ataupun orang. Akan tetapi, pemerintah tidak dapat menindak tegas ojek online karena ada banyak pihak yang kehidupannya bergantung dari pendapatan sebagai driver ojek online.

Dengan kemunculan ojek online, keberadaan ojek ini semakin menjadi hal yang dipikirkan oleh pemerintah. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur transportasi publik di indonesia, pemerintah harus segera mengatur tentang keberadaan ojek dan ojek online.

Hal inilah yang membuat pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menggarap aturan yang tepat untuk regulasi ojek dan ojek online. Adanya aturan ini nantinya diharapkan dapat mengatur ojek dengan lebih baik. Aturan ini juga diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang bekerja di bidang ojek online.

Berikut ini dua hal yang kawan driver perlu ketahui tentang aturan ojek online yang akan segera diberlakukan:

Waktu peraturan ini mulai diberlakukan

Beberapa sumber berita menyebutkan aturan mengenai ojek online akan keluar pada Januari 2019. Akan tetapi, dikutip dari merdeka.com pada 5 Januari 2019 memberitakan bahwa kemungkinan regulasi mengenai ojek online ini baru akan terbit pada Maret 2019.

Memang belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perhubungan mengenai tanggal pasti perilisan aturan ini. Pun begitu dengan waktu mulai pemberlakuan aturan bagi ojek online. Namun yang sudah pasti aturan ini sedang digodok oleh Pemerintah.

Poin-poin peraturan tentang ojek online

Yang paling utama untuk diatur adalah masalah tarif. Bagaimana supaya tarif ini bisa memuaskan semua pihak, walaupun nampaknya akan sangat sulit.

Selain itu juga akan dimasukkan adalah tentang syarat dan tata cara menjadi pengemudi ojek online. Kementerian perhubungan ingin aturan ini nanti tetap mengutamakan keselamatan penumpang yang menggunakan jasa ojek online. Jika ojek sudah dilegalkan sebagai transportasi publik, maka keselamatan haruslah menjadi hal utama yang dipikirkan.

Selain dua hal di atas, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan ada banyak hal yang akan dimasukkan ke dalam peraturan mengenai ojek online.

Masalah-masalah ini merupakan masalah yang sering dikeluhkan oleh driver ojek online. Sebagai contoh, masalah suspend yang diberikan secara tiba-tiba oleh penyedia jasa ojek online kepada driver, status hubungan kemitraan serta semua isu-isu yang berkaitan dengan bisnis ojek online ini.

Semoga pengesahan peraturan ini tidak molor melebihi waktu yang direncanakan. Bagaimana menurut kawan driver?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel